Mahalnya Biaya Politik Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon untuk menjadi pejabat negara tidak lepas dari maraknya politik uang dan salah kaprahnya pandangan calon untuk mendapatkan suara rakyat.

Partai politik menggunakan calon untuk mendapatkan uang, dan calon berpandangan bahwa uang menjadi faktor utama mendapatkan suara masyarakat.

Menurut pengamat politik Pol-Tracking Institute Hanta Yudha, ada beberapa penyebab mahalnya biaya politik di Indonesia. Yaitu lemahnya mekanisme kampanye yang mengatur biaya politik, sistem pendanaan partai politik yang tidak melibatkan publik, serta lemahnya kaderisasi dan rekrutmen politik serta penentuan calon yang menimbulkan transaksi politik.

"Lemahnya kepercayaan publik ke partai menyebabkan partai dan calon mengambil jalan pintas. Akhirnya partai politik terjebak dalam popularitas dan kapital," kata Hanta di diskusi Marketing Politik dan Biaya Politik Haruskah Mahal? yang digelar Cides Indonesia di Gedung The Habibie Center, Jakarta, Sabtu (27/4).

Dikatakan, sumbangan personal dan badan usaha ada batasnya, tapi dari pengurus tidak dibatasi. Sedangkan pengeluaran parpol dan personal tidak dibatasi. Akibatnya partai menggunakan calon menjadi sumber uang.

Sementara itu, publik tidak dilibatkan dalam urusan partai, khususnya pendanaan. Akhirnya parpol hanya menjadi milik kelompok tertentu.

Lalu, setiap masyarakat yang ingin menjadi bakal caleg dimintai uang oleh parpol untuk dapat dicalonkan. Calon yang memiliki banyak uang pun menjadi prioritas, apalagi ditambah memiliki popularitas, walaupun kemampuan politiknya rendah.

"Publik dikasih calon-calon yang tidak memiliki kemampuan. Sementara yang memiliki kemampuan politik tersingkir karena kalah sebelum berperang. Contoh, artis pada pemilu DPR lalu ada 60-an, tapi yang lolos hanya 16 orang. Ini menunjukan bahwa parpol terjebak popularitas dan uang," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Hanta, ada 4 faktor yang membuat suatu calon menang. Yaitu magnet elektoral dan strategi marketing, ketepatan membaca keinginan rakyat, mesin politik, dan terakhir adalah logistik atau uang. Uang hanya pelengkap dari proses pemilihan dari tiga faktor penting sebelumnya.

Menurut Konsultan PR yang merupakan mantan staf ahli Presiden Gus Dur, Silih Agung Wasesa, 75% hal yang dilakukan calon untuk mendapatkan suara rakyat pada saat kampanye adalah sia-sia. Misalnya bilboard, spanduk hingga iklan di media massa.

"Kegagalan itu karena calon tersebut memaksa kita untuk menyukai tanpa ada sentuhan langsung dengan pemilih. Mereka lebih menyukai cara instan dengan mengunakan uang, dibandingkan berinteraksi langsung dengan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Institut Inovasi Sosial Indonesia (INSOS), Arifin Purwakananta, mengatakan gaya kampanye calon adalah hanya branding dengan menjual kecantikan, bukan menjual gagasan dan perubahan.

"Banner sekota dipenuhi wajah dengan harapan popularitas naik sehingga dipilih. Padahal publik jenuh lihat wajah. Orang nunggu gagasan, bukan wajahnya," ujarnya.

Dikatakan, gaya seperti itu harus diubah, dari marketing menjadi Voteraising. Yaitu dari mengeluarkan uang untuk memoles diri agar dipilih, menjadi memoleh gagasan dan ide sehingga masyarakat akan memberi apapun agar orang dan gagasan itu terpilih.

"Calon harus memiliki gagasan, menawarkan, dan memimpikan gagasan, konstituen ikut dalam gerakan," ujarnya. (Raja Eben L)

Editor: Asnawi Khaddaf