Marketing Politik, Haruskah Mahal?

“Marketing politik adalah cara agar orang mau memilih kita. Tetapi kecerdasan dalam membuat suatu hal yang bermanfaat itulah yang harus dilakukan oleh seorang caleg” ungkap Ketua DPR RI Marzuki Ali mengawali pembukaan seminar CIDES (Center for Information and Development Studies).

Mengusung tema “Marketing Politik, Haruskah Mahal?” seminar yang dihelat Jum’at (30/5) kemarin ini mengundang banyak perhatian mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Selain dihadiri Ketua DPR RI, turut hadir pula Firmanzah (Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi), Arifin Purwakananta (Direktur Institut Inovasi Sosial Indonesia), dan Ketua CIDES Kampus Ridwan.
Marketing politik adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan di era reformasi ini. Bagi politisi, tahun 2013 adalah tahun kecerdasan menjual gagasan dan pemasaran Politik. Pertanyaannya, haruskah mahal?
“Saya berbicara di depan ini adalah marketing. Fatin juga melakukan marketing yang menyebabkan juri dan para pemirsa memilih dia sebagai pemenang X-Factor” kata Firmanzah.
Firmanzah menjelaskan bahwa marketing itu tidak sesempit apa yang kita bayangkan. Karena sebenarnya marketing juga ada dalam dunia politik.
“Esensinya adalah ilmu pertukaran. Antara barang dengan uang, barang dengan barang, atau antara suara dengan janji” jelas Firmanzah.
Kemudian Arif Budimanta mengatakan bahwa ketokohan dan faktor emosional adalah faktor utama dalam marketing politik. Dua hal itu cukup untuk menekan cost politik, walaupun sebenarnya faktor ideologi, partai, dan platform juga mempengaruhi hasil dari marketing politik itu sendiri.
“Agar murah sistem demokrasi harus memuat aturan-aturan hukum yang detail. Misalnya, harus membiayai partai politik sesuai kewajaran supaya terhindar dari komersialisasi politik yang sangat merugikan keuangan negara” ungkap Arif.
Berbeda dari dua tokoh di atas , Arifin Purwakananta mempunyai sudut pandang lain. Arifin mengatakan bahwa seekor kelinci bisa diubah menjadi macan oleh orang komunikasi. Kondisi ini terjadi karena orang menggunakan ilmu marketing politik. Walaupun awalnya marketing dipakai di dunia komersial untuk menghasilkan laba.
“Politisi cenderung menjual penampilan, bukan gagasan” imbuh Arifin.
Beliau juga menambahkan bahwa politisi lebih tepat menggunakan ilmu fund raising atau istilah dia vote raising. Vote raising mengajak kandidat fokus membuat gagasan dan memimpikan gagasan itu dapat dilakukan. Mendorong kandidat terjun ke bawah, mengajak berjuang, dan menggerakkan semangat kerelawanan.
“Vote raising tidak menjamin menang, tetapi vote raising akan melahirkan para pemimpin yang berkualitas dan berintegritas” tegas Arifin.
Terakhir Ridwan sebagai mahasiswa aktif turut mememberikan satu pemahaman bahwa dalam marketing ekonomi, seseorang yang membeli jam tahan air bisa menuntut kerugian ketika jam tersebut rusak. Tetapi dalam marketing politik tidak bisa. Karena hukum kita tidak mengaturnya.
“Akan menjadi bermasalah dan berbahaya ketika marketing politik diidentikkan dengan marketing dalam ekonomi” simpul Ridwan.

Penulis: Hilkadona Syahendra (Mahasiswa FH Universitas Nasional)
Editor: Nur Afilin